Press Release Sikap ILMPI Tentang RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi

PERUMUSAN PENGAMBILAN SIKAP Pengawalan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi Mahasiswa Sarjana Psikologi 

 

Jakarta, 22 Juni 2022

 

RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi hadir berdasarkan penugasan Pimpinan DPR melalui Surat Nomor PW/00774/DPR RI/I/2021 tanggal 19 Januari 2021. Dimana, Komisi X DPR RI bersama pemerintah melakukan pembahasan RUU Praktik Psikologi yang dimulai pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

Dari rangkaian rapat Panja, dan RDP/RDPU dengan pemangku kepentingan bidang psikologi diperoleh masukan mengenai pengaturan psikologi yaitu mengenai pendidikan, keprofesian dan layanan psikologi, sehingga dari sisi substansi, RUU ini secara umum mengatur tiga hal, pendidikan psikologi, layanan psikologi dan profesi.

Dalam rapat panitia kerja saat perubahan nama RUU Praktik Psikologi menjadi RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi, mengingat kebijakan dalam RUU ini juga mengatur ‘pendidikan psikologi’ maka dalam Konsiderans “Mengingat” juga ditambahkan dasar hukum ketentuan dalam Pasal 31 UUD NRI 1945 yaitu berkaitan dengan hak setiap warga negara mendapatkan pengajaran.  Isu krusial yang belum diputuskan sejak pembahasan tahun kemarin adalah mengenai Menteri yang akan ditentukan sebagai “instansi pembina” Pendidikan Psikologi dimaksud.

Berkenaan dengan RUU PLP, mahasiswa psikologi melalui ILMPI menyimpulkan:

  1. Tenaga praktik psikologi dan pengguna layanan psikologi mendapatkan perlindungan dibawah naungan hukum.
  2. Pelanggar kode etik atau standar layanan mempunyai payung hukum untuk dapat diberikan sanksi, namun bentuknya adalah sanksi administrative, kemudian untuk sanksi pidana akan mengacu pada hukum pidana.
  3. Bagi sarjana psikologi dapat langsung melanjutkan pendidikan profesi dengan sebutan S1 Plus, sehingga menjadi psikolog umum. Apabila kemudian melanjutkan program lanjutan dapat memilih pendidikan akademik dan spesialis serta subspesialis.
  4. Bagi Psikolog lulusan luar negeri, akan mendapatkan STR dan SIP ketika lulus uji kompetensi dan telah memiliki jam internship sebanyak 460 jam.
  5. RUU ini tentu saja akan mengatur seluruh layanan psikologi dibidang apapun termasuk dibidang klinis, karna tidak ada bentuk pengecualian. Tetapi dimaksudkan untuk psikolog klinis yang bekerja sebagai tenaga kesehatan maka akan dibedakan namun tidak dipisahkan. Pada hakikatnya, psikolog klinis bukan hanya sebagai tenaga kesehatan, namun juga sebagai tenaga pendidik.
 
 

Melalui Forum Ketua Lembaga Nasional, atas diskusi nasional dan pengkajian terhadap RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi, maka:

  1. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi perlu segera disahkan, agar tenaga praktik psikologi serta pengguna layanan psikologi mendapatkan perlindungan hukum;
  2. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi perlu segera disahkan, sehingga pelanggar kode etik atau standar layanan mempunyai payung hukum untuk dapat diberikan sanksi administrasi;
  3. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi perlu segera disahkan, sehingga sarjana psikologi bisa melanjutkan studi jenjang program profesi, spesialis dan subspesialis dengan kurikulum baku dan aturan yang jelas; dan
  4. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi perlu segera disahkan, dengan adanya peraturan turunan mengenai alat tes sehingga alat tes psikologi akan terlindungi, kredibel dan reliabel.

Mendasari hal-hal yang belum dijelaskan dalam draft RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi, maka setelah pengesahan RUU sangat diperlukan aturan lanjutan mengenai hal berikut:

  1. RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi diharapkan menjadi katalisator agar induk organisasi profesi psikologi memiliki badan pengawas dan pihak berwenang yang bertanggungjawab atas keberlangsungan pengesahan UU.
  2. Pada pengesahan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi perlu untuk segera membuat peraturan turunan terkait pendidikan psikologi bagi PTKIN, penjaminan mutu kurikulum, sistematika penerbitan STR dan SIP, penyusunan dan penggunaan alat tes, maupun aturan lainnya dengan melibatkan seluruh elemen yang akan terlibat dan harus determinasi pada kepentingan setiap kelompok.

Dengan ini, mahasiswa/i psikologi melalui Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia telah sepakat menyuarakan: Segera Sahkan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi

Link Press Release: https://bit.ly/PressreleaseSikapILMPI

Leave a Reply

Your email address will not be published.