Disusun Oleh:
Badan Pengembangan dan Pengkajian Keilmuan (BPPK) Nasional
Penulis:
Faaruq Al Fattah (Universitas Andalas)
Fahmi Dhiaulhaq F. (Universitas Jenderal Achmad Yani)
Saanei An Nasywa D. (UIN Sunan Gunung Djati)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEILMUAN
IKATAN LEMBAGA MAHASISWA PSIKOLOGI INDONESIA
PERIODE 2024-2025
SEMARANG
INTRODUCTION
Segala puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT. Tuhan yang maha Esa. Berkat-Nya lah, tim penulis dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini yang didedikasikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan penulisan ini untuk memberikan perspektif baru bagi pembaca dalam memahami konteks pengaruh kebijakan politik kontroversial terhadap kesehatan mentalnya. Tim penulis mengucap syukur BPPK (Badan Pengkajian dan Pengembangan Keilmuan) ILMPI Nasional telah mewadahi isi pikiran penulis dengan diadakannya program kerja ini. Harapannya, tulisan ini dapat bermanfaat bagi tim penulis, dan pembaca secara keseluruhan. Adapun tim penulis dalam menulis tulisan ini dibantu oleh 3 penulis yakni
1. Faaruq Al Fattah (Universitas Andalas), sebagai First Author & corresponding author;
2. Fahmi Dhiaulhaq F. (Universitas Jenderal Achmad Yani), sebagai Co-Author;
3. Saanei An Nasywa D. (UIN Sunan Gunung Djati) sebagai Co-Author.
Sekali lagi tim penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada ILMPI Nasional atas wadah inspiratifnya dalam menghadirkan program kerja yang inklusif dan bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Indonesia. Mari kita wujudkan Indonesia tersenyum dengan Psikologi.
Kebijakan Politik yang Kontroversial, adakah pengaruhnya terhadap Kondisi Psikologis Masyarakat?
Kebijakan politik merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerintahan yang bertujuan mengatur dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan suatu negara (Budiardjo, 2009). Namun, tidak semua kebijakan politik diterima dengan baik oleh masyarakat (Stone, 2002; Schneider & Ingram, 1991; Soroka & Wlezien, 2010). Beberapa kebijakan justru menimbulkan perdebatan dan kontroversi yang luas. Kebijakan-kebijakan kontroversial ini seringkali memicu reaksi yang beragam, dari rasa cemas hingga marah, bahkan dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis masyarakat (McLeod et al., 1999; Skitka et al., 2004; Davies, 2004). Sehingga memunculkan pertanyaan bahwa apakah kebijakan politik dari pemerintah yang kontroversial (menghasilkan pertentangan di masyarakat) berdampak terhadap kesejahteraan psikologis masyarakatnya?.
Kebijakan politik yang kontroversial sering kali menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan di tengah masyarakat (Hobolt & Leeper, 2019; Albertson & Gadarian, 2015; Gadarian & Albertson, 2014; Hacker et al., 2013). Misalnya, kebijakan yang berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi, seperti perubahan dalam pajak atau subsidi bahan pokok, bisa membuat masyarakat merasa khawatir akan dampak negatif yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari (Stantcheva, 2022; Bechtel & Scheve, 2013; Hacker & Pierson, 2020; Margalit, 2019; Gimpelson & Treisman, 2018). Ketika kebijakan ini dianggap merugikan kelompok tertentu, rasa ketidakadilan bisa muncul, yang dapat memicu stres serta perasaan kecemasan yang lebih tinggi di masyarakat (Baker et al., 2022; Graetz & Shapiro, 2015; Huang & Zhao, 2020; Hoynes & Schanzenbach, 2016; Weymouth, 2021).
Selain itu, kebijakan yang menyentuh isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia, agama, kebijakan tentang gender, atau identitas sosial juga dapat mengakibatkan ketegangan sosial yang signifikan di berbagai negara di dunia (Inglehart & Norris, 2016; MaCaulay, 2017; Crepaz, 2016; Verloo, 2018; Brown, 2019). Contohnya seperti kebijakan yang bersinggungan langsung dengan kelompok minoritas yang bersifat mengubah tatanan sosial minoritas, akan menimbulkan permasalahan seperti rasa tidak aman terhadap kelompok komunitas tersebut. Di sisi lain, kebijakan yang dianggap “memihak” pada kelompok mayoritas dapat menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan minoritas, memperburuk ketegangan antar kelompok (Philips & Bowling, 2021; Hopkins & Tran, 2019; Kteily & Bruneau, 2017; Stewart & Ghaffarzadegan, 2020).
Terjadinya Polarisasi Sosial
Salah satu implikasi nyata dari kebijakan politik kontroversial adalah polarisasi dalam masyarakat (Garcia & Wimberger, 2021; Boxell et al., 2020). Ketika kebijakan tertentu dikeluarkan, masyarakat sering kali terbagi menjadi dua kelompok besar, mereka yang mendukung dan mereka yang menolak. Polarisasi ini dapat menciptakan perpecahan sosial, bahkan di antara teman atau anggota keluarga yang tidak sejalan dengan produk kebijakan pemerintah (Garrett at al., 2014; Chen & Rohla, 2018). Diskusi publik terkait kebijakan kontroversial yang dibuat oleh pemerintah sering kali tidak berjalan secara sehat, melainkan berujung pada konflik dan aksi demonstrasi yang akan berimbas kepada sektor lain seperti ketidakstabilan ekonomi (Acemoglu et al., 2019; Azzimonti, 2018).
Polarisasi akibat kebijakan pemerintah yang kontroversial jika terus berlanjut, akan berdampak pada kesehatan mental masyarakat. Sebuah riset menunjukkan bahwa peran media sosial dalam polarisasi sangat mempengaruhi kesehatan mental penggunanya seperti stress dan kecemasan (Jiang et al., 2020). Ketegangan yang terus-menerus, baik di ruang publik seperti perdebatan dengan teman atau individu lain, maupun di media sosial, dapat menyebabkan stres emosional yang berkepanjangan serta memperburuk hubungan sosial individu yang akan berimplikasi pada kesehatan mental masyarakat (Paw, 2019; Smith & Hibbing, 2020; Markowitz & Slovic; 2020)). Individu atau masyarakat yang terlibat langsung di dalam perdebatan bisa merasa terisolasi, cemas, dan frustasi, terutama jika mereka merasa suara mereka tidak didengar atau tidak memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik.
Kebijakan yang dianggap kontroversial sering kali merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Levi & Stoker, 2019; Harring et al, 2019; Citrin & Stoker, 2018). Ketika kebijakan dirasa tidak transparan atau terkesan dipaksakan tanpa konsultasi publik yang memadai, masyarakat bisa merasa bahwa pemerintah tidak memperhatikan aspirasi mereka. Hal ini menciptakan jarak antara pemerintah dan rakyat, yang pada akhirnya memperburuk rasa ketidakpercayaan (Dalton, 2017). Kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah dapat berujung pada rasa putus asa atau sinisme, masyarakat merasa bahwa upaya mereka untuk berpartisipasi dalam politik tidak akan membawa perubahan yang berarti (Citrin & Stroker, 2018; Fukuyama, 2018). Dampak psikologis dari hilangnya kepercayaan ini dapat mencakup peningkatan stres, apatisme, hingga rasa keterasingan dari sistem politik dan sosial secara umum (Mair, 2013) .
Meskipun dampak negatif dari kebijakan politik yang kontroversial cukup signifikan terhadap masyarakat, masyarakat tidak selalu meresponnya dengan bersikap pasif, tetapi masyarakat Indonesia mengambil peran proaktif dalam menyikapi produk kebijakan kontroversial tersebut (Mietzner, 2020). Banyak dari mereka yang justru bangkit untuk menyuarakan pendapatnya, baik melalui demonstrasi, aksi protes, maupun kampanye di media sosial (Aspinall & Berenschot, 2019; Lim, 2017; Lim, 2018) . Ini menunjukkan adanya respon adaptif yang aktif, di mana masyarakat berusaha untuk mengontrol lingkungan politik yang mereka anggap merugikan. Partisipasi politik proaktif ini berdampak positif bagi kesehatan mental sebagian orang, karena memberi mereka rasa memiliki kendali dan mampu mempengaruhi perubahan (Thomas & Louis, 2013). Namun, jika usaha berpartisipasi politik yang proaktif ini berulang kali tidak membuahkan hasil, frustrasi dan kelelahan emosional dapat timbul dalam diri masyarakat (Thomas & Louis, 2013).
Untuk meminimalisir dampak negatif kebijakan politik yang kontroversial terhadap psikologis masyarakat, penting bagi pemerintah untuk menerapkan proses pengambilan keputusan yang inklusif dan transparan. Masyarakat perlu merasa dilibatkan dalam proses politik, terutama dalam kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka secara langsung. Dengan cara ini, polarisasi dapat diminimalisir, dan rasa percaya terhadap pemerintah bisa dipulihkan. Pemerintah juga harus mengedepankan dialog yang terbuka dengan masyarakat, bukan hanya sekedar monolog dalam mensosialisasikan produk kebijakan publik yang mendadak. Kebijakan yang dirancang dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai kelompok sosial akan lebih mudah diterima dan tidak akan menimbulkan keresahan publik (Tyler, 2017; Nabatachi & Amsler, 2014). Ini juga akan mencegah masyarakat merasa diabaikan keberadaannya, yang merupakan salah satu penyebab utama stres dan kecemasan ketika mengambil peran politik dalam bernegara.
Kebijakan politik yang kontroversial memang dapat memberikan dampak signifikan terhadap psikologis masyarakat. Dampak tersebut meliputi peningkatan stres, kecemasan, serta munculnya polarisasi sosial yang dapat merusak hubungan interpersonal maupun antarkelompok dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, masyarakat juga memiliki kapasitas untuk merespons secara proaktif serta adaptif. Dalam jangka panjang, keterlibatan masyarakat yang proaktif dalam proses politik dan pengambilan kebijakan yang inklusif dapat menjadi kunci untuk meminimalisir dampak negatif kebijakan kontroversial terhadap kesejahteraan psikologis mereka.
Cara Penanganan Dampak Psikologis
Masyarakat sebagai imbas dari kebijakan politik yang kontroversial oleh pemerintah cenderung banyak mendapatkan imbasnya dalam sisi psikologis. Salah satu cara mengatasi dampak psikologis dari adanya kebijakan politik yang kontroversial menurut Boston University Student Health Services bagi masyarakat:
- Batasi konsumsi berita dan media sosial, buatlah batasan untuk membuat diri anda nyaman.
- Pertahankan rutinitas sehari-hari, cobalah untuk menyeimbangkan antara mengikuti perkembangan terkini dan menjalani kehidupan sehari-hari.
- Cobalah strategi menenangkan diri seperti berjalan kaki, bermeditasi, latihan pernapasan, mendengarkan musik, atau apa pun yang menurut teman-teman bermanfaat.
- Jalinlah komunikasi yang sehat dengan orang lain, dengan berbagi ide dan menghindari polarisasi akibat adanya kebijakan politik yang kontroversi.
DAFTAR PUSTAKA
Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. 2019. Democracy Does Cause Growth. Journal of Political Economy, 127(1), 47-100.
Albertson, B., & Gadarian, S. K. 2015. Anxious Politics: Democratic Citizenship In A Threatening World. Cambridge: University Press.
Aspinall, E., & Berenschot, W. 2019. Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Cornell: University Press, Chapter 7, 176-201.
Azzimonti, M. 2018. Partisan Conflict and Private Investment. Journal of Monetary Economics, 93, 114-131.
Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. 2016. Measuring Economic Policy Uncertainty. The Quarterly Journal of Economics, 131(4), 1593-1636.
Bechtel, M. M., & Scheve, K. F. 2013. Mass Support for Climate Change Policy: The Role of Economic and Cultural Perceptions. British Journal of Political Science, 43(4), 929-953.
Budiardjo, M. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Brown, W. 2019. In the Ruins of Neoliberalism: The Rise of Antidemocratic Politics in the West. Journal of Democracy, 30(4), 5-19.
Boxell, L., Gentzkow, M., & Shapiro, J. M. 2020. Cross-Country Trends in Affective Polarization. American Economic Review: Insights, 2(4), 493-504.
Chen, P. G., & Rohla, R. 2018. The Effect of Partisanship and Political Advertising on Close Family Ties. Science, 360(6392), 1020-1024.
Citrin, J., & Stoker, L. 2018. Political Trust in a Cynical Age. Annual Review of Political Science, 21, 49-70.
Crepaz, M. M. L. 2016. The Impact of Identity on Political Trust: Religion, Ethnic Diversity, and Welfare States. Comparative Politics, 48(4), 479-499.
Dalton, R. J. 2017. The Participation Gap: Social Status and Political Inequality. Oxford University Press, Chapter 4, 94-117.
Davies, H., & Rowe, G. 2004. Risk Perception And Communication: Recent Developments And Implications For Public Health Policy. Journal of Risk Research, 7(4), 247-267.
Fukuyama, F. 2015. Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. Farrar, Straus and Giroux, Chapter 11, 380-404.
Gadarian, S. K., & Albertson, B. 2014. Anxiety, Immigration, And The Search For Information. Political Psychology, 35(2), 133–164. https://doi.org/10.1111/pops.12034
Gadarian, S. K., & Brader, T. 2023. Emotion And Political Psychology. In L. Huddy, D. O. Sears, J. S. Levy, & J. Jerit (Eds.), The Oxford handbook of political psychology (3rd ed., pp. 191–247). Oxford University Press.
Garcia, D., & Wimberger, D. 2021. The Impact of Polarizing Political Communication on Attitudes toward Political Compromise. Political Behavior, 43(2), 601-621.
Garrett, R. K., Gvirsman, S. D., Johnson, B. K., Tsfati, Y., Neo, R. L., & Dal, A. 2014. Implications of Pro and Counter Attitudinal Information Exposure for Affective Polarization. Human Communication Research, 40(3), 309-332.
Gimpelson, V., & Treisman, D. 2018. Misperceiving Inequality. Economics & Politics, 30(1), 27-54.
Graetz, M. J., & Shapiro, I. 2015. Unfriendly Acts: The Scandals, Politics, and Policies of the U.S. Tax System. Political Science Quarterly, 130(3), 419-442.
Harring, N., Jagers, S. C., & Lofgren, A. 2019. How Trust Influences the Adoption of New Environmental Policy Instruments: A Case Study of the Swedish Car Tax. Climate Policy, 19(3), 316-330.
Hacker, J. S., & Pierson, P. (2020). Let Them Eat Tweets: How the Right Rules in an Age of Extreme Inequality. Perspectives on Politics, 18(3), 743-761.
Hacker, J. S., Rehm, P., & Schlesinger, M. 2013. The Insecure American: Economic Experiences, Financial Worries, and Policy Attitudes. Perspectives on Politics. 11, 23-49.
Hahm, H., Hilpert, D. & Konig, Thomas. 2020. Institutional Reform and Public Attitudes toward EU Decision Making. European Journal of Political Research. 59,599-623
Hopkins, D. J., & Tran, V. C. 2019. Racial and Ethnic Politics in America. Annual Review of Political Science, 22, 209-227.
Hoynes, H., & Schanzenbach, D. W. 2016. US Food and Nutrition Programs. The Economics of Food Prices and Subsidies, 35(2), 121-144.
Huang, Y., & Zhao, N. 2020. Generalized Anxiety Disorder, Depressive Symptoms, and Sleep Quality During COVID-19 Outbreak in China: A Web-Based Cross-Sectional Survey. Psychiatry Research, 288, 112954.
Inglehart, R. F., & Norris, P. 2016. Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash. Harvard Kennedy School Working Paper Series, 16(026), 1-52.
Jiang, J., Chen, E., & Yan, S. 2020. Polarization on Social Media: A Mental Health Perspective. Journal of Medical Internet Research, 22(7), e16371.
Kteily, N., & Bruneau, E. 2017. Backlash: The Politics and Real-World Consequences of Minority Group Dehumanization. Personality and Social Psychology Bulletin, 43(1), 87-104.
Levi, M., & Stoker, L. 2019. Political Trust and Trustworthiness. Annual Review of Political Science, 3, 475-507.
Lim, M. 2017. Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia. Critical Asian Studies, 49(3), 411-427.
Lim, M. 2018. Roots of Disruption: Media and Politics in Indonesia. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 37(3), 3-24.
Mair, P. 2013. Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy. Verso, Chapter 9, 180-205.
Margalit, Y. 2019. Economic Insecurity and the Causes of Populism, Recession, Automation, and Trade. Annual Review of Political Science, 22, 277-295.
Markowitz, D. M., & Slovic, P. 2020. Social, Political, and Health Drivers of Mental Health Stress in a Polarized Society. Social Science & Medicine, 256, 113031.
McCauley, J. F. 2017. The Logic of Ethnic and Religious Conflict in Africa. Journal of Peace Research, 54(5), 791-792.
McLeod, J. M., Scheufele, D. A., & Moy, P. 1999. Community, Communication, And Participation: The Role of Mass Media And Interpersonal Discussion In Local Political Participation. Political Communication, 16(3), 315-336.
Mietzner, M. 2020. Authoritarian Innovations: Crafting Support for Exclusionary Politics in Indonesia. Pacific Affairs, 93(4), 687-709.
Nabatchi, T., & Amsler, L. B. 2014. Direct Public Engagement in Local Government. American Review of Public Administration, 44(4), 463-481.
Pew Research Center. 2019. Americans See Anxiety and Depression as Major Public Health Issues. Pew Research Report, 2019, 15-28.
Phillips, A., & Bowling, B. 2021. Racial Resentment and Perceptions of Racial Inequality in Public Policy. Journal of Ethnic and Migration Studies, 47(10), 2263-2281.
Schneider, A., & Ingram, H. 1993. Social Construction of Target Populations: Implications for Politics and Policy. American Political Science Review. 87(2), 334-347
Skitka, L. J., Bauman, C. W., & Mullen, E. 2004. Political Tolerance And Coming to Terms With Losing: A Mediational Analysis of The Effects of Emotional Reactions To 9/11 on Support For Civil Liberties. Personality and Social Psychology Bulletin, 30(6), 743-756.
Smith, K. B., & Hibbing, J. R. 2020. Friends, Relatives, Sanity, and Health: The Costs of Politics. PLOS ONE, 15(6), e0234106.
Stewart, A. L., & Ghaffarzadegan, N. 2020. Impact of Perceived Inequality on Intergroup Relations. Social Science Research, 87, 102391.
Soroka, S. N., & Wlezien, C. 2010. Degrees of Democracy: Politics, Public Opinion, and Policy. Cambridge University Press.
Stantcheva, S. 2022. Understanding Tax Policy: How Do People Reason?. Quarterly Journal of Economics, 137(2), 903-954.
Stone, D. A. 2002. Policy Paradox: The Art of Political Decision Making (3ed). ISBN: 978-0-393-91272-2
Thomas, E. F., & Louis, W. R. 2013. When Will Collective Action Be Effective? Violent and Non-Violent Protests Differentially Influence Perceptions of Legitimacy and Efficacy Among Sympathizers. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(1), 108-120.
Tyler, T. R. 2017. Procedural Justice and the Rule of Law: Fostering Legitimacy in Public Decision Making. Annual Review of Law and Social Science, 13, 29-52.
Verloo, M. 2018. Varieties of Opposition to Gender Equality in Europe. Politics and Governance, 6(3), 20-30.
Weymouth, S. 2021. Revisiting the Globalization-Welfare State Nexus: Insights from Public Opinion. Comparative Political Studies, 54(13), 2356-2385.
0 Komentar