RUU Keprofesian Psikologi: Urgensi dan Peran Strategis Profesi Psikologi di Indonesia

Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-undang tentang Keperawatan baru saja disahkan oleh DPR tahun periode 2009-2014 dipenghujung masa baktinya. Bagi masyarakat psikologi, tentu kedua undang-undang tersebut menjadi angin segar. Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan menjadi payung hukum dalam praktik psikolog klinis bersama 12 tenaga kesehatan lainnya, serta Undang-undang tentang Keperawatan menjadi semacam inspirasi akan adanya sebuah undang-undang keprofesian dalam masyarakat psikologi di Indonesia.

Sebagai sebuah profesi, psikolog memang terbilang baru di Indonesia. Dalam khazanah peraturan dan perundangan, profesi psikolog klinis lebih sering disebut, seperti: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya, Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang Undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan. Tentu hal ini kurang mencangkup profesi psikolog yang lebih luas, seperti psikolog forensik, psikolog pendidikan, psikolog sekolah, psikolog sosial, psikolog penerbangan, dan psikolog lainnya. Sehingga muncul pertanyaan, apakah psikolog membutuhkan perundang-undangan tersendiri?

Kegelisahan inilah yang mendorong mahasiswa psikologi yang tergabung dalam Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia (ILMPI) untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan RUU Profesi Psikolog yang dulu pernah diajukan oleh Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI). Langkah yang bisa dilakukan untuk awal usaha ini adalah dengan membuat Seminar Nasional “RUU Profesi Psikolog: Peran dan Urgensi dalam Masyrakat Psikologi di Indonesia” dalam rangakain Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia (ILMPI) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 19 September 2014. Turut mengundang sebagai pembicara adalah Juneman Abraham, S.Psi, M. Si (Anggota HIMPSI Jakarta Raya) dan dr. Novi Riyanti Yusuf SpKJ (Ketua Panja RUU Keperawatan dan RUU Kesehatan Jiwa).

Dalam seminar tersebut, dr. Nova Riyanti Yusuf SpKJ menjelaskan aspek legal dalam pembuatan sebuah undang-undang serta pengalamannya dalam meloloskan UU Kesehatan Jiwa hingga menjadi sah ditahun 2014. Tentu materi ini membuka mata peserta yang hadir, sehingga mengetahui tentang lika-liku dalam merumuskan sebuah undang-undang.

Menurut beliau, pengusulan suatu undang-undang terbagi menjadi empat tahap, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan dan terakhir pengesahan. Pada tahap perencanaan, masyarakat mengusulkan kepada DPR suatu Rancagan Undang-Undang untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional dan selanjutnya Biro PUU Sekretaris Jendral DPR melakukan penelitian dan penyusunan awal. Selanjutnya pada tahap penyusunan, dibahas secara bertahap mulai dari komisi hingga dibawa ke sidang paripurna DPR untuk dijadikan RUU usul inisiatif DPR. Memasuki tahap ketiga, RUU yang telah disepakati dibawas dengan perwakilan pemerintah (dalam hal ini dengan Menteri terkait). Dan yang terakhir, memasuki tahap pengesahan dimana dilakukan melalui mekanisme rapat paripurna dan dilanjutkan dengan ditandatangani oleh Presiden. Namun, dalam semua proses tentu tidaklah mudah, karena kita mahfum DPR selain sebagai lembaga perwakilan, juga sebagai lembaga politik.

Berbeda dengan Nova, Juneman Abraham, S.Psi, M. Si membahas tentang urgensi dan tantangan munculnya RUU Keprofesian Psikologi. Saat ini, menururt beliau hal yang dapat mengatur psikolog adalah UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Putusan Pengadilan, dan Kode Etik Psikologi. Hal inilah yang dirasa sangat kurang untuk sebuah perlindungan hukum dilingkungan masyarakat profesional psikologi. Namun, sebelum kita mengajukan sebuah hukum yang kelak menjadi dasar hukum dan dasar perlindungan bagi masyarakat dan psikolog, kita masyarakat psikologi di Indonesia memiliki beragam tugas rumah yang harus diselesaikan. Untuk itulah mengapa HIMPSI terkesan tidak benar-benar serius menangani isu ini, karena lebih memilih untuk membenahi internal.

Tugas rumah tersebut diantaranya: (1) epistemologi dari psikologi, yang menjadi pertanyaan dalam hal ini adalah apa yang menjadi objek formal dari psikologi? Pertanyaan ini dalam masyarakat psikologi menjadi semacam perdebatan sengit. Objek formal ini penting karena akan mmbedakannya dengan bidang ilmu lain. Misalnya antara psikologi sosial dengan sosiologi, psikologi industri dan organisasi dengan manajemen dan perilaku organisasi, psikologi klinis dengan psikiatri, psikologi pendidikan dengan bimbingan dan konseling, dan bidang psikologi lainnya. Hal ini harus diperjelas dan dipertegas perbedaan-perbedaannya, karena nantiya akan mempengaruhi tupoksi dari masing-masing profesi dan juga akan mempengaruhi diksi dalam naskah akademik dalam undang-undang nantinya. (2) tata lembaga dalam masyarakat psikolog Indonesia, dimana dibutuhkan Dewan Psikologi Indonesia untuk memperkuat kode etik yang telah disusun HIMPSI dan juga pembentukan Konsil Psikologi (Klinis) sebagai amanat dari UU Tenaga Kesehatan. (3) peningkatan keahlian psikolog, dimana HIMPSI beusaha mengikuti BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Sertifikasi ini penting dimana menunjukkan kompetensi, kewenangan, dan berimplikasi pada pengakuan bahkan ketika bersaing di luar negeri, sebagai added value. Dalam hal ini, yang perlu disertifikasi adalah keahlian-keahlian yang dimiliki psikolog oleh ikatan atau asosiasi dibawah naungan HIMPSI, bukan sebutan psikolog. Nantinya, kemampuan psikolog dapat berjenjang, sesuai dengan keahlian yang dimilikinya (spesialisasi). Psikolog dapat meminta sertifikasi dari berbagai ikatan. Misalkan Psikolog Penerbangan membutuhkan sertifikasi klinis, ia meminta dari Ikatan Psikolog Klinis (IPK) untuk sertifikasi terapi X, sertifikasi asesmen Y. Namun, yang menjadi tantangan adalah untuk seperti itu, setiap ikatan atau asosiasi harus memiliki keterkaitan dengan Kementerian tertentu, misal Kementerian Kesehatan, Kemnterian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, ataupun kementerian lain yang memiliki hubungan dengan dunia psikologi.

Dari ulasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk membentuk sebuah undang-undang yang akan melindungi dan sebagai dasar hukum penyelenggaraan praktek psikolog/ilmuwan psikologi, kita harus menyiapkan infrastruktur internal sehingga ketika undang-undang tersebut telah disahkan, kita lebih siap secara internal. Untuk itulah, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk menangani isu ini, misalnya dalam bentuk Rencana Strategis dalam waktu 10 tahun kedepan yang terdiri dari target-target tertruktur di tiap tahunnya, sehingga impian kita untuk adanya UU Psikolog/Ilmuwan Psikologi dapat terwujud dengan baik.

Pada periode kali ini, dengan berbagai aspek permasalahan yang telah dibahas, kami merasa perlu diadakannya survei untuk menyaring aspirasi dari berbagai elmen psikologi (mahasiswa, dosen, praktisi dan ilmuan) tentang urgensi RUU keprofesian dan kesiapan internal masyarakat psikologi. ILMPI telah membuat Kuesioner tentang urgensi RUU keprofesian psikologi sebagai rencana strategis program jangka panjang dalam mengawal isu tersebut. Untuk itu ILMPI mengajak kepada seluruh civitas akademik maupun profesional psikolog untuk ikut andil dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan data kuesioner terkait urgensi UU Psikolog/Ilmuan Psikologi, karena kami sadar bahwa untuk untuk bisa mencapai pada tahap prolegnas diperlukan dukungan dari semua pihak terutama masyarakat psikologi sebagai suporting system dan basis utama dalam gerakan revolusi mental yang sedang digalakan pemerintah. Selanjutnya data yang diolah akan dijadikan alat untuk audiensi dengan HIMPSI dan DPR-RI komisi IX. Sebagai Inventarisasi masalah untuk pembuatan naskah akademik.

 

Klik disini untuk mengisi kuisioner RUU Keprofesian

trims 🙂

 

One thought on “RUU Keprofesian Psikologi: Urgensi dan Peran Strategis Profesi Psikologi di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *