Sarasehan HIMPSI & AP2TPI “Menyambut Undang-undang Praktik Psikologi: Kontribusi Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia”

Sarasehan HIMPSI & AP2TPI

Jumat, 12 Maret 2021 Muhammad Aminullah, S. Psi selaku Sekretaris Jenderal ILMPI 2019-2021 menghadiri undangan Sarasehan HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) dan AP2TPI (Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia) dengan tema “Menyambut Undang-undang Praktik Psikologi; Kontribusi Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia”. Para pembicara pada sarasehan yang hadir adalah Hj. Desy Ratnasari, M.Psi., M.Si. (Anggota DPR RI), Prof. Dr. Faturochman, M.A.  (Universitas Gadjah Mada), Prof. Dr. Suryanto, M.Si. (Universitas Airlangga), Prof. Sri Hartati ReksodiputroSuradijono, M.A., Ph.D. (Universitas Indonesia), Prof. Dr. Suryana Sumantri, M.S.I.E. (Universitas Padjadjaran)dan Prof. Irwanto, Ph.D. (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya). Peserta Sarasehan yang hadir adalah para Pimpinan Fakultas Psikologi  dan Ketua Prodi Psikologi di Indonesia beserta tamu undangan lainnya.

Psikologi saat ini berkiprah dalam berbagai bidang, seperti pendidikan dan sekolah, klinis, konseling, industri-organisasi, dan forensik, pengembangan komunitas, perilaku konsumen, kesehatan dan rehabilitasi, pelayanan keluarga, olahraga, militer, dan sebagainya. Kontribusi Psikologi di berbagai bidang secara partial telah diakui dalam setidaknya 10 Undang-Undang yang telah menyebut praktik Psikologi dan juga tenaga Psikologi. Namun sampai saat ini belum ada Undang-Undang Praktik Psikologi yang dapat menjadi undang-undang payung atau undang-undang induk praktik Psikologi. Undang-undang induk ini penting agar implementasi undang-undang lainnya yang menyebutkan profesi Psikologi dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Sejak tahun 2020, RUU Profesi Psikologi yang saat ini berdasarkan keputusan DPR telah menjadi RUU Praktik Psikologi telah menjadi Prolegnas Prioritas. Pada tanggal 5 Oktober 2020, dalam sidang paripurna, DPR telah menetapkan RUU Praktik Psikologi sebagai RUU usulan/inisiatif DPR. Pada saat ini, RUU Praktik Psikologi sedang dalam pembahasan di Komisi X DPR RI.

Belum adanya Undang-Undang Praktik Psikologi dan masih kurangnya dalam jumlah psikolog dan tenaga psikologi lainnya dapat memicu penyalahgunaan (misuse dan mistreat), dalam hal mana orang-orang tanpa kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman tertentu mempraktikkan pekerjaan-pekerjaan psikologi yang ambigu kewenangannya di tengah-tengah masyarakat. Maraknya penyalahgunaan praktik psikologi merupakan salah satu fenomena yang muncul karena kondisi yang berkekuatan hukum lemah. Lemahnya kekuatan hukum ini salah satunya karena belum adanya Undang Undang Praktik psikologi di Indonesia. Praktik psikologi perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada tenaga psikologi sebagai pelaku profesi yang andal dan berdaya saing tinggi, dengan hasil pekerjaan yang bermutu serta terjaminnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam Sarasehan yang diselenggarakan pada Jumat, 12 Maret 2021, regulasi yang dibicarakan adalah Rancangan Undang Undang Praktik Psikologi yang sudah menjadi bagian dari program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Tahun 2020 dan 2021. Sidang Paripurna dan Rapat kerja Menteri Hukum dan HAM, Badan Legislasi DPR, dan DPR RI, tanggal 14 Januari dan 9 Maret 2021 menyepakati 33 RUU Prolegnas (Program Legislasi Nasional) yang menjadi prioritas di tahun 2021 dan salah satunya adalah RUU Praktik Psikologi.

Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Praktik Psikologi dipandang penting untuk segera disahkan.  Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemendikbud, Aris Junaidi menyatakan mendukung profesi psikologi di Indonesia mendapatkan perlindungan secara undang-undang. HIMPSI melalui Ketua Umum, Prof. Dr. Seger Handoyo, Psikolog, menegaskan bahwa setelah berkiprah selama 61 tahun, kiranya penting mempunyai legalitas untuk melindungi masyarakat dan profesi psikologi di Indonesia, mengingat bahwa penempatan sumber daya manusia yang unggul dalam rangka pembangunan Indonesia membutuhkan keikutsertaan tenaga psikologi yang profesional dan bertanggung jawab.

Prof. Dr. drh. Aris Junaedi, Ph.D (Direktur Belmawa mewakili Dirjen Dikti Kemendikbud) sebagai salah satu keynote speaker menyampaikan bahwa RUU ini dibutuhkan dan kemendikbud siap untuk melakukan pembahasan dengan komisi X DPR. Tentu saja RUU ini akan diharmonisasikan dengan berbagai Undang-Undang yang telah ada, termasuk UU Pendidikan Tinggi.

Hj. Desy Ratnasari, M.Psi., M.Si. (Anggota DPR RI) sebagai keynote speaker menyampaikan bahwa pembentukan sebuah undang-undang melalui proses yang sangat panjang, dan mendorong semua pihak untuk mengembangkan sikap dan narasi positif terkait dengan RUU Praktik Psikologi. Sikap dan narasi positif untuk memberikan energi positif mencari solusi atas suatu persoalan.

Prof. Dr. Faturochman, M.A.  (Universitas Gadjah Mada) antara lain menyampaikan bahwa UU Praktik Psikologi dibutuhkan, walaupun isinya masih ada yang perlu disempurnakan. RUU Praktik Psikologi akan memberikan dampak bagi pendidikan psikologi, baik dalam proses pendidikan dan juga uji kompetensinya. Ia juga berharap  serta berharap RUU ini dapat mengantisipasi kemajuan perkembangan teknologi informasi agar Psikologi tidak terdisrupsi. Terakhir ia memberikan masukan pada HIMPSI sebagai organisasi profesi Psikologi, dengan masuknya HIMPSI sebagai organisasi profesi di UU praktik Psikologi maka HIMPSI harus dikelola makin profesional.

Prof. Dr. Suryana Sumantri, M.S.I.E. (Universitas Padjadjaran) menyampaikan bahwa UU Praktik Psikologi sangat dibutuhkan oleh komunitas psikologi. Psikologi sudah diakui dalam berbagai UU yang sudah ada, UU praktik psikologi akan menjadi payung bagi tenaga psikologi. UU ini  dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil tindakan praktik psikologi yang malpraktik, yang selama ini tidak dapat dilakukan tindakan. Kesalahan praktik Psikologi akan membuat klien sengsara seumur hidup, sehingga perlindungan pengguna layanan Psikologi menjadi sangat penting. Undang-Undang praktik Psikologi juga akan dapat mendorong penyelenggara Pendidikan psikologi mengembangkan diri dalam menghasilkan lulusan yang unggul yang memiliki etika profesi Psikologi yang baik.

Prof. Irwanto, Ph.D. (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya) sebagai pembicara sarasehan menyampaikan pentingnya UU Praktik Psikologi dengan tujuan peningkatan kualitas hidup. Prof Irwanto juga menyampaikan bahwa seseorang dapat saja melakukan praktik dalam berbagai profesi yang berbeda, sehingga harmonisasi dengan berbagai UU yang sudah ada menjadi hal penting.

Prof. Sri Hartati Reksodiputro Suradijono, M.A., Ph.D. (Universitas Indonesia) menyampaikan bahwa UU Praktik Psikologi absolut diperlukan. Prof. Hartati memberikan evaluasi kritis terhadap isi dari RUU Praktik Psikologi, terutama yang terkait dengan Pendidikan profesi Psikologi. Pendidikan profesi diharapkan dapat mengikuti pembedaan yang jelas antara Pendidikan akademik dan Pendidikan profesi dengan menggunakan acuan SNPT. HIMPSI juga perlu memberikan masukan ke kemendikbud terkait dengan standar khusus pendidikan, hal ini perlu dirumuskan sehingga dapat menghasilkan pendidikan profesi yang baik.

Prof. Dr. Suryanto yang juga Ketua AP2TPI mendorong semua pihak, khususnya penyelenggara Pendidikan tinggi Psikologi, mempunyai bersinergi dan mengembangkan sikap positif untuk mempersiapkan diri menyambut kehadiran UU Praktik Psikologi. Sarasehan ini selain mendengarkan informasi dari keynote speaker dan pembicara para guru besar Psikologi, juga akan dilakukan diskusi dalam kelompok untuk menelorkan masukan-masukan konstruktif guna penyempurnaan RUU Praktik Psikologi.

 

Ketua AP2TPI                                      Ketua Umum PP HIMPSI

Prof. Dr. Suryanto                                Prof. Dr. Seger Handoyo, Psikolog

 

Sumber: HIMPSI

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *