Instagram LIVE Perdana ILMPI: Ada Apa dengan RUU Praktik Psikologi?

Bekerjasama dengan HIMPSI, ILMPI mengadakan Instagram live pertamanya yang membicarakan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Praktik Psikologi. Live berikut diadakan pada tanggal 19 Maret 2021 dengan mengundang Prof. Dr. Seger Handoyo, Psikolog, Ketua Umum HIMPSI Pusat. Firman Firdaus Nuzula, S.Psi sebagai Duta Kesehatan Mental ILMPI Wilayah VII menjadi moderator pada kesempatan ini.

RUU Praktik Psikologi saat ini menjadi topik pembicaraan di kalangan masyarakat utamanya bagi praktisi di bidang psikologi, ilmuan, atau mahasiswa psikologi. Rancangan Undang-Undang Praktik Psikologi tersebut saat sudah menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2021. Praktik psikologi perlu diatur dalam suatu perundang-undangan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada tenaga psikologi sebagai pelaku profesi yang andal dan berdaya saing tinggi. Kekuatan hukum tersebut juga hadir untuk meminimalisir penyalahgunaan (misuse and mistreat) yang dilakukan oleh pihak-pihak tanpa kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan pengalaman tertentu yang mempraktikkan pekerjaan psikologi tanpa kewenangan dan pengawasan oleh ahlinya. Hal-hal tersebut menjadi alasan utama hadirnya rancangan undang-undang ini.

RUU Praktik Psikologi mengatur/melindungi pihak siapa saja yah?

  • RUU Praktik Psikologi mengatur/melindungi profesi Psikologi, seluruh lulusan perguruan tinggi (baik lulusan S1, S2, atau yang melanjutkan Pendidikan di bidang psikologi). Terdapat beberapa alasan mengapa RUU ini mengatur beberapa pihak tidak hanya yang berprofesi sebagai Psikologi, yaitu pertama karena lulusan S1 dan S2 Psikologi dapat melakukan sebagian praktik psikologi mandiri maupun kelompok dengan aturan dan batasan tertentu seperti psikoedukasi, program psikologi/intervensi sosial, konseling sederhana, dsb. Alasan kedua yaitu hadirnya berbagai badan, jabatan, dan pekerjaan baik di sector pemerintahan maupun swasta yang bisa dilakukan oleh lulusan psikologi, tdk harus berprofesi sebagai psikolog. Pengakuan dengan hadirnya RUU Praktik Psikologi ini memberikan harapan meluasnya lapangan pekerjaan bagi lulusan Psikologi. Salah satu contohnya pekerjaan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) mebutuhkan mendampingan narapidana baik narapidana yang baru menjalani masa hukuman atau yang bersiap memasukai masa transisi dari tahanan lalu bebas. Pendampingan tersebut dirancang dalam bentuk pendampingan psikologis (tujuan: menghadapi situasi dan adaptasi di penjara atau ketika dalam keadaan bersyarat dan ada masa transisi dari tahanan menjadi bebas). Adanya RUU Psikologi ini memberikan peluang adanya upaya-upaya advokasi di sisi pemerintahan.
  • Lulusan S1 & S2 Psikologi, dan lulusan S2 Psikologi yang meski bukan lulusan Psikologi saat S1 mengatur kentuan seperti dapat menjadi asisten psikolog. S1 psikologi tidak harus ada izin praktek, tetapi utk kepentingan registrasi maka S1 yang menjadi asisten psikolog atau praktisi psikologi itu perlu melakukan registrasi utk punya STR (Surat Tanda Registrasi) fungsinya agar HIMPSI atau pengurus pusat dan wilayah bisa mengetahui data demografi asisten psikolog yang menjalankan tugas praktik psikologi dibawa supervise Psikolog, sebaran lokasi domisili/tempat bertugas secara geografis agar memenuhi kepentingan banyak hal seperti kebutuhan pasar kerja juga untuk kebutuhan pemerataan terhadap tenaga psikologi yang ada. Praktek psikologi mandiri: membuat program psikologi (teori belajar behaviour, humanisme, kognitif) utk melakukan perubahan perilaku, terkait pandemic kerja sama dgn BNPB utk kebijakan, Psikoedukasi bisa mandiri, training psikologi boleh mandiri, konseling utk tingkatan tertentu bisa.
  • Masyarakat Umum, masyarakat akan terlindungi terkait siapa-siapa yang berhak melakukan praktik psikologi, masyarakat teredukasi, dan menghindari kesalahan menghubungi menghubungi tenaga psikologi yang kredibel dan kompeten dalam membantu menyelesaikan permasalahannya client. Oleh karena itu, UU ini akan melindungi pengguna jasa psikologi, ada praktik yang bisa dilakukan oleh sarjana psikologi, kepentingan psikolog, masyarakat, bangsa.
  • Profesi Psikolog Asing, Undang-Undang ini juga mengatur izin praktek para lulusan Psikolog luar negeri karena kenyatannya tanpa UU ini Sebagian dari mereka tidak menyampaikan pelaksanaan praktek ke HIMPSI, tetapi sebagian lainnya juga ada yang menyampaikan ke Himpsi pusat dan wilayah. Salah satu contohnya di Jakarta ada psikolog dari Belanda yang melakukan proses pelaporan kepada HIMPSI sehingga difasilitasi untuk membuat surat izin praktek.

Apa saja point-point penting yang diatur di RUU Praktik Psikologi ini?

Praktik psikologi diatur dari point a-k di dalam RUU tersebut (untuk mengakses dapat mengunjungi Instagram @ilmpi dan @himpsipusat). Point tersebut seperti assessment sampai pengembangan alat tes psikologi. Beberapa praktik psikologi yang bisa dilakukan secara mandiri seperti psikologi belajar, modifikasi perilaku, pelatihan PFA (Psychological First Aid), konseling psikologi, psikoedukasi, pelatihan psikologi, pengembangan alat tes psikologi. Akan tetapi, praktik psikologi yang perlu dilakukan berkelompok atau dibawahi Lembaga sepetri pelaksanaan assessment integrative, yang membutuhkan diagnosis dari berbgai Psikolog. Selain itu, yang diatur lainnya adalah tentang aturan psikolog asing supaya yang berangkutan memahami kultur di Indonesia dan tidak melakukan malpraktik. Tugas pemerintah di sini sebagai fungsi pembinaan, sanksi bila ada pelanggaran, standar kompetensi, pendidikan, praktik psikologi.

Apa tujuan dari dibentuknya UU Praktik Psikologi ini?

Undang-Undang hadir untuk memberikan tindakan efektif dalam melindungi masyarakat yang menggunakan jasa-jasa praktik Psikologi. Tenaga Psikologi yang dimaksud adalah lulusan perguruan tinggi jurusan psikologi dan psikolog lulusan pendidikan profesi psikolog/psikologi misalnya diakui sebagai Psikolog. Jika terdapat UU maka akan hadir pengaturan-pengaturan dalam beberapa sehingga konsekuensinya tidap dapat melakukan hal sebebas-bebasnya karena ada sanksi yang mengatur seperti aturan-aturan administrasi (Psikolog sudah harus mengantongi izin praktek)

Hal apa yang bisa dilakukan masyarakat atau mahasiswa untuk mengawal pengesahaan RUU Praktik Psikologi:

  1. Membuat tulisan atau narasi-narasi positif terkait RUU Praktik Psikologi yang dapat dipublikasikan melalui media massa tentang peran psikologi. Selain itu, jika melihat atau merasakan sendiri adanya pelanggaran pada praktik psikologi disampaikan ke media massa agar pihak DPR/Pemerintah merasa yakin bahwa UU Psikologi ini dibutuhkan masyarakat.
  2. Dukungan semua unsur/pihak untuk mengakui UU ini penting. DPD RI juga telah memberikan dukungan kepada HIMPSI untuk mengawal proses pengesahan.
  3. Mendukung gerakan ILMPI sebagai pusat pengaduan pelanggaran-pelanggaran praktik psikologi di link bit.ly/PENGADUANMALPRAKTIKPSIKOLOGI yang tentunya akan menjadi data-data pendukung dalam diskusi Komisi X sebagai penguat dan aspirasi.
  4. Mendukung dan mengawal pengesahan RUU Praktik Psikologi dengan berharap DPR dan pihak Kemendikbud untuk meihat implikasi dan perspektif hadirnya RUU ini di masa yang akan datang menggunakan standar internasional, termasuk teknologi Informasi.

Bagaimana proses RUU Praktik Psikologi ini menuju pengesahan di DPR (menuju sidang Paripurna)

RUU Masuk lewat pengusul ⇒ Prolegnas prioritas ⇒ dibahas di balek taun 2019-2020 ⇒ balek diputuskan bisa dilanjut lebih lanjut ⇒ sidang paripurna ⇒ penetapan sebagai RUU usulan atau inisiatif ⇒ akan asda RUU dari pemerintah dan dari DPR (RUU Praktik Psikologi ini diusul oleh) ⇒ setelah ditetapkan aka nada pengiriman surat ke Presiden sebagai representasi Pemerintahan ⇒ Presiden memberikan respon dan surat untuk melibatkan 4 Kementerian terkait praktik psikologi yaitu Kemendikbud, Kemenkes, Kemenkumham, dan Kemensos ⇒ Setelah kirim surat, DPR menugaskan ke komisi, baru bulan kemarin komisi X ditugaskan DPR utk membahas RUU ini ⇒ pembahasan di komisi yang ditunjuk oleh DPR ⇒ Himpsi diundang oleh Komisi untuk mengikuti sidang awal bersama dengan beberapa dekan Fakultas Psikologi ⇒ Komisi X akan mengundang pihak yang lain terkait UU ini termasuk kementerian yg ditunjuk oleh pemerintah ⇒ Komisi X yang telah bahas pandangan dari berbagai pihak lalu melakukan penyempurnaan RUU ⇒ Komisi X sudah selesai diberikan ke sidang paripurna utk disahkan.

Apakah ada UU lainnya yang mengatur tentang tenaga Psikologi?

Sejak dulu sudah ada beberapa point pada UU Tenaga Kesehatan yang mengatur praktik psikologi seperti:
UU sistem keolahragaan
– UU Peradilan Anak
– UU Perlindungan Saksi dan Korban
– UU Kesehatan Jiwa
– UU Tenaga Kesehatan
– UU Pemilu
– UU Pilkada
tetapi UU tersebut belum mengatur profesi atau praktik psikologinya. UU Praktik Psikologi yang sedang dibahas justru akan saling mendukung dan menjadi komplementer/Payung dengan UU lainnya yang sudah lama ada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *