WORLD MENTAL HEALTH DAY 2015

“Dignity In Mental Health”

Definisi sehat harus dipandang lebih utuh, bukan hanya terbebas dari penyakit, tekanan atau gangguan mental, namun lebih dari itu, indikitor terhadap kondisi sehat adalah manusia yang memiliki kondisi baik secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap manusia mampu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Riset kesehatan yang dilakukan oleh kementerian kesehatan pada tahun 2013 menemukan bahwa proporsi RT yang pernah memasung orang dengan masalah kejiwaan berkisar 14,3 % dan terbanyak pada penduduk pedesaan (18,2%). Maka, dirasa perlu dilakukan sosialisasi pada masyarakat terkait pengetahuan mengenai kesehatan mental.

Dari itu, bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Dunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2015, Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia (ILMPI) mengadakan kegiatan serentak di beberapa titik di seluruh indonesia dengan mengusung tema “Dignity in Mental Health”. Kegiatan ini dilaksanakan di enam wilayah, meliputi Wilayah 1 (Sumatera) dilaksanakan di 7 kota, yaitu Banda Aceh, Riau, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, dan Lampung , Wilayah 2 (DKI Jakarta, Banten dan Jabar) berpusat di 2 kota yaitu Jakarta dan Bandung, Wilayah 3 (Jateng dan Kalimantan) dilaksanakan di 6 kota yaitu Kudus, Semarang, Solo, Purwokerto, Banjarmasin dan Samarinda, Wilayah 4 (D.I Yogyakarta) dilaksanakan di 3 Kampung ramah anak; Kampung Badran Jetis, Kampung Sudagaran Umbulharjo, dan Kampung Gajah Wong Timoho lalu berakhir di titik nol kota Yogyakarta, Wilayah 5 (Jatim, Bali dan Nusa Tenggara) berpusat di 8 Kota yaitu Surabaya tepatnya Taman Bungkul, Madura, Kediri, Tulungagung, Pasuruan, Jember, Malang dan Denpasar, Wilayah 6 (Sulawesi, Maluku hingga Papua) Berpusat di Makasar, serta kegiatan tambahan di setiap wilayah pada tanggal 11-17 Oktober 2015.

Dalam kegiatan serentak ini, ILMPI mencoba merealisasikan berbagai bentuk kegiatan sosial, diantaranya, aksi massa, pembagian sticker, orasi sosial, pembuatan video kesehatan mental, pengumpulan tanda tangan dukungan kesehatan mental, konseling gratis, flyer,poster, artikel, pembagian pin hingga posko info mengenai kesehatan mental dan fenomenanya. Selain itu, berbagai acara seremonial dari pentas musik, pementasan teater, pemutaran film, seminar dan lain-lian juga turut diadakan, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang kesehatan mental melalui berbagai medium (seni, sosial, akademik dll).

CP :

Wilayah 1 +6281210661262 (Rika Febrianti)

Wilayah 2 +6281806138715 (Jhaihan Farah Nabila)

Wilayah 3 +6285712508785 (Rizkiawan Dwi Arso)

Wilayah 4 +6287758390625 (Usaid Al-Banna)

Wilayah 5 +6285696115161 (Ikhwan Luthfi)

Wilayah 6 +6285299560515 (Andi Muhammad A.)

Nasional +6285694003514 (Rendi Septiyanto)


Melindungi Martabat di Kesehatan Mental

Melindungi Martabat di Kesehatan Mental

Muhamad Djindan Ridwansyah

(Memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia 10 Oktober 2015)

World Federation Mental Health pada tahun ini mengangkat isu dignity (martabat) dalam memperingati hari kesehatan mental dunia yang jatuh pada tanggal 10 oktober 2015. Gagasan ini muncul atas dasar nilai-nilai kemanusiaan yaitu semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan (deklarasi universal hak asasi manunisa, 1948). Atas dasar inilah President, World Federation for Mental Health, Prof. George Christodoulou menyerukan agar Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan memiliki hak yang sama termasuk dalam pelayanan kesehatan yang profesional dengan cara-cara yang bermartabat dan mendorong agar sikap masyarakat terhadap keluarga atau orang yang memiliki gangguan kejiwaan bisa saling menghormati serta tidak merendahkan atau membedakan. Konsepsi martabat yang diangkat cakupannya cukup luas melingkupi penghormatan timbal balik antara penyedia dan penerima perawatan begitupula dengan lingkungan sosial.

Di Indonesia persoalan martabat di kesehatan mental merupakan hal yang masih jauh untuk dicapai pada tingkat makro walaupun secara legislasi Indonesia telah memiliki badan hukum tentang kesehatan jiwa yang disahkan oleh presiden Susilo Bambang Yodhoyono pada tanggal 7 Agustus 2014. Namun secara implementasi pelayanan kesehatan mental masih jauh dari kelayakan. Banyak hal yang menjadi sebab, tidak berimbangnya jumlah tenaga kesehatan dengan rasio 1 banding 4000 penduduk (Depkes, 2014) ditambah tidak meratanya penyaluran tenaga kesehatan ke setiap daerah, menjadi kesalahan yang sistemik di tataran pusat apalagi jika melihat kondisi sosial masyarakat Indonesia yang masih berkembang. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2013 yang dilakukan oleh kementrian kesehatan, pengetahuan masyarakat terkait letak rumah sakit di Daerah, paling tinggi berada di wilayah Bali dengan presentase 88,6 % dan yang paling rendah adalah Papua dengan presentase 9,9%. Hal ini memberikan gambaran pada kita bahwa pengetahuan masyarakat tentang pelayanan kesehatan masih sangat kurang apalagi pelayanan terhadap kesehatan mental.

Ragam kondisi sosial budaya Indonesia yang begitu unik memberikan nuansa yang indah dalam setiap dinamika, namun disisi lain nilai-nilai/tradisi yang terlalu kuat terkadang menghambat pengetahuan baru muncul. Di daerah-daerah terpencil masyarakat lebih mengenal Dukun dari pada Dokter atau Psikolog, penanganan yang deberikanpun terhadap orang yang sakit (fisik) dilakukan secara tradisional dan bahkan dibeberapa tempat orang dengan masalah kejiwaan diperlakukan secara tidak manusiawi, seperti dipasung atau dikurung. Riset kesehatan yang dilakukan oleh kementerian kesehatan pada tahun 2013 menemukan bahwa proporsi RT yang pernah memasung orang dengan masalah kejiwaan berkisar 14,3 % dan terbanyak pada penduduk pedesaan (18,2%). Jadi persoalannya sangat kompleks, bukan hanya akses pelayanan kesehatan yang kurang merata namun kondisi sosial budaya di daerah terpencil juga menjadi penguat akan buruknya penanganan terhadap orang yang memiliki masalah kejiwaan.

Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai, diakui, dan disayangi begitu juga dengan orang dengan masalah kejiwaan. Stigma buruk yang diberikan oleh masyarakat serta pelayanan kesehatan yang membuat pasien merasa direndahkan atau berbeda dari kebanyakan bisa menjadi penghambat dalam proses penyembuhan. Janet Paleo, Direksi WFMH mengatakan bahwa setiap dokter yang baik akan memberi tahu pasiennya bahwa ketika pasien percaya obat akan bekerja untuk menyembuhkan penyakit yang diderita memiliki dampak yang sama pentingnya dengan obat itu sendiri. Konsep ini memiliki maksud yang sama seperti: bagaimana seseorang diperlakukan ketika mendapatkan pengobatan, menjadi hal yang sama pentingnya dengan pengobatan itu sendiri. Pada titik ini martabat menjadi sangat penting untuk dijungjung baik dalam proses karantina maupun konsultasi. Orang yang memiliki gangguan akut atau kecil sekalipun harus diperlakukan dengaan setara dan penuh penghormatan baik dalam pembicaraan maupun perlakuan, bahwa pemberi pelayanan kesehatan dan penerima adalah sama-sama manusia yang memiliki martabat, layaknya perlakuan ibu satu dengan yang lain, seorang anak dengan teman-temannya atau pembicaraan veteran satu dengan yang lain, yaitu saling menghargai. melihat banyaknya kasus kekerasan baik verbal maupun non verbal yang dialami orang dengan masalah kejiwaan, tentunya pemahaman yang demikian dirasa perlu untuk ditransfer dan didiskusikan lebih dalam dengan masyarakat dan tenaga kesehatan guna melindungi martabat di kesehatan mental.