Care for Children to Save Nation

Tahukah anda bahwa anak-anak di Indonesia berkembang di era yang mengurangi optimalisasi perkembangan mereka ?

Tahukah anda bahwa menyelamatkan anak2 adalah awal dari menciptakan generasi SELAMAT di masa depan?

Kastrat ILMPI wilayah 2 bekerja sama dengan Matahari Peduli Pekerti ( yang di pelopori oleh: ibu Kassandra Putranto (Pakar Psikolog Forensik) dalam gerakan #CareForChildrenToSaveNation

Berikut buku saku yang diterbitkan Tim Matahari Peduli Pekerti. Buku ini tentang Bullying, apa sih bullying pada anak2, apa kah kita sudah menyadari bahaya ini pada anak2?

Silahkan bantu dengan sebar luaskan ini:

#CareForTheChildrenToSaveTheNation

Buku Panduan Melawan Bullying dapat di unduh disini

Satu gerakan peduli optimalisasi perkembangan anak Indonesia.

#IndonesiaTersenyumBersamaPsikologi #CareForChildrenToSaveNation


RUU Keprofesian Psikologi: Urgensi dan Peran Strategis Profesi Psikologi di Indonesia

Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-undang tentang Keperawatan baru saja disahkan oleh DPR tahun periode 2009-2014 dipenghujung masa baktinya. Bagi masyarakat psikologi, tentu kedua undang-undang tersebut menjadi angin segar. Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan menjadi payung hukum dalam praktik psikolog klinis bersama 12 tenaga kesehatan lainnya, serta Undang-undang tentang Keperawatan menjadi semacam inspirasi akan adanya sebuah undang-undang keprofesian dalam masyarakat psikologi di Indonesia.

Sebagai sebuah profesi, psikolog memang terbilang baru di Indonesia. Dalam khazanah peraturan dan perundangan, profesi psikolog klinis lebih sering disebut, seperti: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya, Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang Undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan. Tentu hal ini kurang mencangkup profesi psikolog yang lebih luas, seperti psikolog forensik, psikolog pendidikan, psikolog sekolah, psikolog sosial, psikolog penerbangan, dan psikolog lainnya. Sehingga muncul pertanyaan, apakah psikolog membutuhkan perundang-undangan tersendiri?

Kegelisahan inilah yang mendorong mahasiswa psikologi yang tergabung dalam Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia (ILMPI) untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan RUU Profesi Psikolog yang dulu pernah diajukan oleh Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI). Langkah yang bisa dilakukan untuk awal usaha ini adalah dengan membuat Seminar Nasional “RUU Profesi Psikolog: Peran dan Urgensi dalam Masyrakat Psikologi di Indonesia” dalam rangakain Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia (ILMPI) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 19 September 2014. Turut mengundang sebagai pembicara adalah Juneman Abraham, S.Psi, M. Si (Anggota HIMPSI Jakarta Raya) dan dr. Novi Riyanti Yusuf SpKJ (Ketua Panja RUU Keperawatan dan RUU Kesehatan Jiwa).

Dalam seminar tersebut, dr. Nova Riyanti Yusuf SpKJ menjelaskan aspek legal dalam pembuatan sebuah undang-undang serta pengalamannya dalam meloloskan UU Kesehatan Jiwa hingga menjadi sah ditahun 2014. Tentu materi ini membuka mata peserta yang hadir, sehingga mengetahui tentang lika-liku dalam merumuskan sebuah undang-undang.

Menurut beliau, pengusulan suatu undang-undang terbagi menjadi empat tahap, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan dan terakhir pengesahan. Pada tahap perencanaan, masyarakat mengusulkan kepada DPR suatu Rancagan Undang-Undang untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional dan selanjutnya Biro PUU Sekretaris Jendral DPR melakukan penelitian dan penyusunan awal. Selanjutnya pada tahap penyusunan, dibahas secara bertahap mulai dari komisi hingga dibawa ke sidang paripurna DPR untuk dijadikan RUU usul inisiatif DPR. Memasuki tahap ketiga, RUU yang telah disepakati dibawas dengan perwakilan pemerintah (dalam hal ini dengan Menteri terkait). Dan yang terakhir, memasuki tahap pengesahan dimana dilakukan melalui mekanisme rapat paripurna dan dilanjutkan dengan ditandatangani oleh Presiden. Namun, dalam semua proses tentu tidaklah mudah, karena kita mahfum DPR selain sebagai lembaga perwakilan, juga sebagai lembaga politik.

Berbeda dengan Nova, Juneman Abraham, S.Psi, M. Si membahas tentang urgensi dan tantangan munculnya RUU Keprofesian Psikologi. Saat ini, menururt beliau hal yang dapat mengatur psikolog adalah UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Putusan Pengadilan, dan Kode Etik Psikologi. Hal inilah yang dirasa sangat kurang untuk sebuah perlindungan hukum dilingkungan masyarakat profesional psikologi. Namun, sebelum kita mengajukan sebuah hukum yang kelak menjadi dasar hukum dan dasar perlindungan bagi masyarakat dan psikolog, kita masyarakat psikologi di Indonesia memiliki beragam tugas rumah yang harus diselesaikan. Untuk itulah mengapa HIMPSI terkesan tidak benar-benar serius menangani isu ini, karena lebih memilih untuk membenahi internal.

Tugas rumah tersebut diantaranya: (1) epistemologi dari psikologi, yang menjadi pertanyaan dalam hal ini adalah apa yang menjadi objek formal dari psikologi? Pertanyaan ini dalam masyarakat psikologi menjadi semacam perdebatan sengit. Objek formal ini penting karena akan mmbedakannya dengan bidang ilmu lain. Misalnya antara psikologi sosial dengan sosiologi, psikologi industri dan organisasi dengan manajemen dan perilaku organisasi, psikologi klinis dengan psikiatri, psikologi pendidikan dengan bimbingan dan konseling, dan bidang psikologi lainnya. Hal ini harus diperjelas dan dipertegas perbedaan-perbedaannya, karena nantiya akan mempengaruhi tupoksi dari masing-masing profesi dan juga akan mempengaruhi diksi dalam naskah akademik dalam undang-undang nantinya. (2) tata lembaga dalam masyarakat psikolog Indonesia, dimana dibutuhkan Dewan Psikologi Indonesia untuk memperkuat kode etik yang telah disusun HIMPSI dan juga pembentukan Konsil Psikologi (Klinis) sebagai amanat dari UU Tenaga Kesehatan. (3) peningkatan keahlian psikolog, dimana HIMPSI beusaha mengikuti BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Sertifikasi ini penting dimana menunjukkan kompetensi, kewenangan, dan berimplikasi pada pengakuan bahkan ketika bersaing di luar negeri, sebagai added value. Dalam hal ini, yang perlu disertifikasi adalah keahlian-keahlian yang dimiliki psikolog oleh ikatan atau asosiasi dibawah naungan HIMPSI, bukan sebutan psikolog. Nantinya, kemampuan psikolog dapat berjenjang, sesuai dengan keahlian yang dimilikinya (spesialisasi). Psikolog dapat meminta sertifikasi dari berbagai ikatan. Misalkan Psikolog Penerbangan membutuhkan sertifikasi klinis, ia meminta dari Ikatan Psikolog Klinis (IPK) untuk sertifikasi terapi X, sertifikasi asesmen Y. Namun, yang menjadi tantangan adalah untuk seperti itu, setiap ikatan atau asosiasi harus memiliki keterkaitan dengan Kementerian tertentu, misal Kementerian Kesehatan, Kemnterian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, ataupun kementerian lain yang memiliki hubungan dengan dunia psikologi.

Dari ulasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk membentuk sebuah undang-undang yang akan melindungi dan sebagai dasar hukum penyelenggaraan praktek psikolog/ilmuwan psikologi, kita harus menyiapkan infrastruktur internal sehingga ketika undang-undang tersebut telah disahkan, kita lebih siap secara internal. Untuk itulah, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk menangani isu ini, misalnya dalam bentuk Rencana Strategis dalam waktu 10 tahun kedepan yang terdiri dari target-target tertruktur di tiap tahunnya, sehingga impian kita untuk adanya UU Psikolog/Ilmuwan Psikologi dapat terwujud dengan baik.

Pada periode kali ini, dengan berbagai aspek permasalahan yang telah dibahas, kami merasa perlu diadakannya survei untuk menyaring aspirasi dari berbagai elmen psikologi (mahasiswa, dosen, praktisi dan ilmuan) tentang urgensi RUU keprofesian dan kesiapan internal masyarakat psikologi. ILMPI telah membuat Kuesioner tentang urgensi RUU keprofesian psikologi sebagai rencana strategis program jangka panjang dalam mengawal isu tersebut. Untuk itu ILMPI mengajak kepada seluruh civitas akademik maupun profesional psikolog untuk ikut andil dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan data kuesioner terkait urgensi UU Psikolog/Ilmuan Psikologi, karena kami sadar bahwa untuk untuk bisa mencapai pada tahap prolegnas diperlukan dukungan dari semua pihak terutama masyarakat psikologi sebagai suporting system dan basis utama dalam gerakan revolusi mental yang sedang digalakan pemerintah. Selanjutnya data yang diolah akan dijadikan alat untuk audiensi dengan HIMPSI dan DPR-RI komisi IX. Sebagai Inventarisasi masalah untuk pembuatan naskah akademik.

 

Klik disini untuk mengisi kuisioner RUU Keprofesian

trims 🙂

 


MENGENAL DISSOSIATIF LEBIH DEKAT

Rabu, 27 Mei 2015 Himapsi UNS melalui Literature Club mengadakan diskusi dengan tema “Dissociatif Identity Disorder”. Diskusi diadakan di ruang serba guna psikologi UNS dengan menghadirkan dosen psikologi yaitu Arif Tri Setyanto., S.Psi., M.Psi.psi. walaupun mengambil tema yang populer dikenal dengan nama kepribadian ganda ini, pembahasan didalamnya lebih jauh membahas mengenai Dissociative.

Diskusi dimulai pada pukul 15.00 sampai 17.00 WIB. Diskusi dimulai dengan membahas definisi dari gangguan disosiatif, “adanya kehilangan (sebagian atau seluruh) dari integrasi normal (dibawah kendali sadar) meliputi: ingatan masa lalu, peristiwa pribadi bermakna, kesadaran identitas, kepribadian yang terlupakan (sementara maupun memiliki kepribadian baru) dan kontrol terhadap gerak tubuh.

Pada masyarakat prevalensi terjadinya gangguan dissosiatif 1:10.000 kasus dalam populeasi. Gangguan dissosiatif ini juga lebih sering terjadi pada wanita dibanding pada pria. Biasanya gangguan ini terjadi karena distress dan trauma (karena keceelakaan, pelecehan seksual, pelecehan fisik, kekerasan, perundungan, dll). lalu gangguan ini bisa terjadi pada rentang umur manapun, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa, tetapi paling sering terjadi pada anak-anak yang memiliki masa lalu kurang baik. gejala umum pada gangguan disosiatif meliputi hilangnya ingatan (amnesia), gangguan mental, derealisasi, identitas yang buram (hilang), depersonalisasi. Didalam PPDGJ III – DSM IV, gangguan dissosiatif mempunyai kode F44.0-F44.9.

Dissosiatif juga mempunyai beragam jenisnya seperti Dissosiatif Fugue, Depersonalization disorder, dan Dissosiatif Identitiy Disorder.

Dissosiatif Fugue

  • Gangguan dimana individu melupakan informasi personal yang penting dan membentuk identitas baru, juga pindah ke tempat baru
  • Individu tidak hanya mengalami amnesia secara total, namun juga tiba-tiba pindah dari rumah dan pekerjaan, serta membentuk identitas baru
  • Biasanya terjadi setelah seseorang meengalami beberapa stres yang berat (konflik dengan pasangan, kehilangan pekerjaan, penderitaan karena bencana alam)
  • Peristiwa trauma yang dialami membuat individu memunculkan identitas baru yang membuat ia lebih nyaman dengan identitasnya yang sekarang.
  • Identitas baru sering berkaitan dengan nama, rumah, pekerjaan, karakteristik personality yang baru. Di kehidupan baru, individu bisa sukses walaupun tidak mampu untuk mengingat masa lalu.
  • Recovery biasanya lengkap dan individu biasanya tidak ingat apa yang terjadi selama fugue.
  • Contoh : gangguan dissosiatif fugue pernah di filmkan dengan judul Stonehearst Asylum (2014)

 

Depersonalization disorder

 

  • Gangguan dimana adanya perubahan dalam persepsi atau pengalaman individu mengenai dirinya
  • Individu merasa “tidak riil” dan merasa asing terhadap diri dan sekelilingnya, dan cukup mengganggu fungsi dirinya.
  • Derelisasi : objek, orang , lingkungan menjadi seperti tidak sesungguhnya, semu, tanpa warna, tidak hidup
  • Merasa bahwa perasaan atau pengalamannya terlepas dari dirinya, jauh, bukan dirinya
  • Memori tidak berubah, tetapi individu kehilangan “sense of self”,
  • Gangguan ini menyebabkan stres dan menimbulkan hambatan dalam berbagai fungsi kehidupan.
  • Penyebabnya adalah stres berat, peristiwa traumatik, konflik masa lalu. Seperti kecelakaan atau situasi yang berbahaya.
  • Coping stress pada diri individu, lingkungan, adversity Question, resiliensi, mempunyai pengaruh penting dalam terjadinya depersonalization disorder ini.

 

Dissosiatif Identity Disorder (DID)

  • Adanya dua atau lebih kepribadian yang terpisah dan berbeda pada seseorang. Setiap kepribadian memiliki pola perilaku, hubungan, dan memori masing-masing. Dan individu dengan DID menyadari kalau ia berganti-ganti kepribadian.
  • Individu memiliki setidaknya 2 kepribadian yang berbeda (adanya perbedaan dalam keeberadaan, feeling, perilaku) bahkan ada yang bertolak belakang. Kepribadian yang muncul bisa sangat bermacam-macam, mulai dari anak-anak, orang tua, remaja, pemarah, dan lain sebagainya.
  • DID merupakan gangguan neurotik bukan psikotik.
  • Mereka yang memiliki gangguan ini sebeenarnya hanya memiliki satu keepribadian, namun penderita akan merasa kalau ia memiliki bnanyak identitas yang memiliki cara berpikir, tempramen, tata bahasa, ingatan dan interaksi terhadap lingkungan yang berbeda-beda.
  • Usia dari kepribadian (alter ego) DID menetap walaupun umur biologisnya terus bertambah.
  • DID juga biasanya mengalami halusinasi, namun halusinasi yang terjadi disadari oleh individu dengan DID. Berbeda dengan skizofrenia yang halusinasinya tidak disadari dan objeknya tidak nyata.
  • Penderita DID sangat sulit menemukan real self
  • Penyebab dari DID paling banyak disebabkan oleh trauma pada masa kecil. DID juga merupakan bentuk gangguan disosiatif yang lebih berat daripada yang lainnya.
  • DID Lebih banyak dialami oleh Wanita dibandingkan pria
  • Dalam penyembuhan DID pasti melibatkan farmakoterapi disamping terapi psikologi. Karena individu dengan DID sangat rawan dengan stres, jika tidak dibantu dengan farmakoterapi sangat sulit untuk menyembuhkannya. Namun farmakoterapi tidak dapat seketika menyembuhkan DID.
  • Contoh dari DID ini adalah Sybil (1976) dengan 16 kepribadian dan Billy Milligan dengan 24 kepribadian.

 

Penanganan Gangguan Disosiatif

Penanganan gangguan disosiatif ada banyak jenisnya. Dalam menangani gangguan dissosiatif ini biasa dikaitkaen dengan pengalaman traumatik masa lalu. Oleh karena itu dalam penanganannya dapat menggunakan Terapi Psikoanalisa untuk membuka tabir kehidupan masa lalunya yang menyebabkan trauma atau stresnya. Selain itu terapi Behavioral kognitif juga digunakan untuk menyembuhkan gangguan ini. Farmakoterapi juga sangat dibutuhkan terutama untuk meringankan tingkat depresi dan kecemasannya. Dan langkah terapi yang dapat digunakan ialah Hypnoterapi.

 

 

Diolah berdasarkan diskusi literasi klub dan ditambah dengan beberapa sumber tambahan.

 

Badan Pengembangan dan Pengkajian Keilmuwan ILMPI WILAYAH 3.


Pengungsi Rohingya dari Sisi Psikologis

Ditinjau dari keadaan pengungsian di dua lokasi di Bireum Bayeun dan Kuala Langsa cukup memprihatinkan. Pasalnya, kebersihan di kedua lokasi tempat mereka menetap tidak begitu terjaga. Selain itu, didalam gedung yang mereka tinggali juga sangat sesak dan pengap karena mereka disatukan dalam ruangan dengan jumlah orang yang cukup banyak. Dalam kondisi ini, tentu dalam satu ruangan tidaklah diisi dengan satu keluarga saja, namun diisi oleh beberapa keluarga.

Belum lagi, kondisi MCK yang kurang memadai untuk keseluruhan pengungsi. Sehingga, sebagian besar pengungsi hanya melakukan aktivitas mandi pada malam hari saja. Untuk makan pun, mereka harus mengantri cukup panjang untuk mengambil jatah makanan.

Dilihat dari relasi antar pengungsi, tidak terlalu jelas karena singkatnya waktu yang kami miliki untuk observasi. Namun ketika kami tiba di Bireum Bayeum, kami melihat seorang anak yang kepalanya bocor akibat berseteru dengan anak sesamanya. Keadaan lain yang kami amati adalah, kurangnya perhatian dari ibu kepada anak, ditandai dengan dibiarkannya seorang anak laki-laki (sekitar 3-4 tahun) memukul kepala dan menampar adik perempuannya (sekitar 1 tahun lebih), dan sang ibu diam saja, tanpa melarang.

Kami berusaha mencari tau mengenai penanganan psikologis yang mungkin sudah dilakukan. Di Bireum Bayeun sendiri, kami tidak melihat adanya posko atau relawan yang menerima atau memfalitasi penanganan psikologis. Sedangkan di Kuala Langsa, kami melihat spanduk yang bertuliskan “Trauma Healing” yang diadakan oleh suatu lembaga. Di sudut posko lembaga lainnya, kami melihat baliho bertuliskan “Pusat Penanganan Psikologis”. Namun ketika kami datangi, posko tersebut dalam keadaan kosong sehingga tidak ada yang bisa diwawancarai mengenai hal tersebut.

Dengan pengamatan tersebut, kami menyimpulkan bahwa sisi psikologis para pengungsi masih belum tersentuh. Artinya, para pengungsi masih harus mendapatkan penanganan psikologis meskipun assessment dari berbagai pihak terus dilakukan. Hal ini juga dipengaruhi dari suatu kejadian yang kami amati, dimana ketika kami bertanya kepada seorang anak, “Baba?” (untuk menanyakan keberadaan ayahnya), si anak hanya menggerakkan tangannya di leher sambil tertawa (yang artinya ayahnya sudah tewas), dan ketika kami bertanya “Mama?”, si anak menempelkan jari telunjuk ke kepala dengan keadaan jempol ke atas (ibunya tewas ditembak).

Namun meskipun kita menyadari bahwa sisi psikologis mereka bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan dan perlu diselamatkan, hal yang tidak bisa kita lupakan adalah bahwa bahasa masih terus menjadi kendala yang teramat besar sampai hari ini. Aspek ini tentu secara signifikan sangat mempengaruhi penanganan psikologis yang akan dilakukan oleh pihak manapun. Selain memperhatikan sisi psikologis para pengungsi, tentu bukanlah hal yang bijaksana apabila kita turut melupakan kecemburuan sosial yang akan datang nantinya dari masyarakat setempat.

Halida Ulfah

Universitas Syiah Kuala